Sekda BimaTerbitkan Surat Permakluman Terkait Hasil Seleksi CPNS-P3K Tahun 2024

selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bima tahun 2024 telah mengeluarkan surat permakluman terkait hasil Seleksi dimaksud.

- Sehubungan dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) Tahun Anggaran 2024, Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) bertujuan untuk :

a. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan

b. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

 

ıı. Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, seleksi dilakukan dengan tahapan :

a. Seleksi administrasi dilakukan untuk :

mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran, dan diumumkan secara resmi melalui website dan sosial media resmi dari BKD dan DIKLAT Kabupaten Bima dan website resmi Kabupaten Bima.

b. Seîeksi Kompetensi dilakukan untuk :

bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dengan menggunakan sistem CAT (Computer A¿sisted Feof/ BEN, secara bull online yang diawasi langsung oleh Tim BKN yang ditugaskan pada lokasi ujian di tiap daerah.

- pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dengan menayangkan nilai ujian peserta melalui /ive score youtube BKN. Sehinggî2 tİdak ada nilai peserta yang bisa dimanipulasi, nilai yang didapat oleh peserta saat ujian merupakan hasil kemampuan peserta sendiri.

Pengolahan nilai hasil seleksi dilakukan oleh PANSELNAS, dan hasilnya disampiakan kepada PANSELDA secara daring untuk selanjutnya diumumkan secara luas dan resmi.

 

Ill. Berdasrkan pengumuman hasil seleksi PPPK Tahap I, terdapat aduan/laporan sanggahan peserta hasil seleksi PPPK Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut : a.jum!ahaduanflaporansanggahan peseba yang Bsampakansezaza esmi dan

tertulis kepada PANSELDA sebanyak 72 (tujuh puluh dua) aduan;

b. setiap aduan/laporan sanggahan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan audit, oleh Inpsektorat Kabupaten Bima selaku Tim Pengawas;

c. hasil pemeriksaan dan audit Tim Inspektorat dalam bentuk LHP disampiakan kepada PANSELDA dengan uraian sebagai berikut:

NO JENIS ADUAN/SANGGAHAN JUMLAH ADUAN / SANGGAHAN

1 DUGAAN TIDAK AKTIF BEKERJA 22

2 DUGAAN TERKAIT KETIDAK SESUAIAN

PENGALAMAN KERJA DENGAN BIDANG TUGAS JABATAN YANG DILAMAR

7

3 TERKAIT PENAMBAHAN NILAI AFIRMASI PADA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN 14

4 PESERTA STATUS THK-2 TIDAK TERCANTUM 21

5 SERTIFIKAT PENDIDIK TIDAK LINEAR PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU 3

6 DUGAAN PESERTA IKUT CALEG 2024 1

7 TERKAIT SERTIFIKAT KOMPETENSI

TAMBAHAN BAGI JABATAN PEMADAM KEBAKARAN 1

 DUGAAN PESERTA TIDAK MEMENUHI

SYARAT MASUK DATABASE BKN 2022 2

9 MASALAH PESERTA TMS KE MS SELEKSI

ADMINISTRASI 1

                        JUMLAH 72

d. Dari total 72 (tujuh puluh dua) aduan/laporan sanggahan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut

sebanyak 19 (Sembilan belas) aduan/laporan tidak terbukti dan dinyatakan memenuhi ketentuan seleksi dan berhak untuk mengikuti tahap berikutnya sesuai ketentuan;

- sebanyak 53 (lima puluh tiga) aduan/laporan yang direkomendasikan oleh Tim lnspektorat untuk ditinjau kembali oleh PANSELDA, yaitu

1. 27 (dua puluh tujuh) aduan/laporan sanggahan tidak terbukti berdasarkan peninjauan kembali sesuai LHP lnspektorat dengan meninjaui kembali persyaratan administrasi peserta dan meminta penjelasan teknis dari PANSELNAS sehingga dapat di\anjutkan pada tahap selanjutnya;

2. 26 (dua puluh enam) aduan/laporan sanggahan terbukti berdasarkan peninjauan kembali sesuai LHP lnspektorat dengan meninjaui kembali persyaratan administrasi peserta dan meminta penjelasan teknis dari PANSELNAS sehingga diusulkan pembatalan kepada PANSELNAS.

 

IV. Penjelasan teknis dari PANSELNAS terhadap aduan/laporan sanggahan, dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Aduan terkait atatus peserta THK-2 tidak terbaca aiatem sebanyak 21 (dua

puluh satu) orang.

Hasi\ pemeriksaan atas histori akun peserta dimaksud dan penjRlasan teknis dari PANSELNAS, sesuai dengan surat Direktur Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN R.I Nomor . 2231/B- SI.01.01/SO/E.III/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal : penjelasan histori akun peserta Eks THK-2 dapat disampaikan bahwa ditemukan peserta tersebut pada saat melakukan pendaftaran tidak memilih/mengklik status kategori peserta THK-2 dan tidak menginput/mengisi nomor THK-2. Sehingga secara sistem tidak terbaca sebagai peserta dengan status THK-2. Dengan demikian peserta tersebut berstatus sebagai Peserta Non ASN Database BKN. Oleh karenanya yang bersangkutan pengolahan hasil seleksi yang dilakukan oleh PANSELNAS berstatus sebagai Non ASN Database BKN bukan berstatus peserta THK-2, sehingga tidak memperoleh status prioritas kelulusan;

b. Aduan/laporan terkait keseeuaian pengalaman ker}a dengan bidang

jabatan yang dilamar.

Dapat dijelaskan ketentuan sebagai berikut :

a) Sesuai ketentuan Pasal 24 Permenpan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara bahwa selain memenuhi persyaratan umum pelamaran seleksi ASN, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi; Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;

- Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang

dilamar untuk pelamar PPPK;

Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Peqanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;

- Ketentuan pengalaman ditetapkan oleh Menteri.

b) Sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bahwa pengalaman kerja yang dimaksud adalah pengalaman kerja yang memiliki keterkaitan atau irisan dengan tugas jabatan yang dilamar;

c) Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Permenpan Nomor 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan lnstansi Pemerintah yang dimaksud dengan Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

d) Jabatan Penata layanan operasional, pengelola layanan operasional dan operator layanan operasional merupakan jabatan pelaksanapada klasifikasi operator, dimana jabatan tersebut memiliki fungsi dan tugas teknis yang bersifat umum;

e) Sesuai dengan data peserta terlapor jabatan yang dilamar adalah jabatan pelaksana seperti penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan operator layanan operasional yang memiliki fungsi dan tugas yang sifatnya secara umum sehingga dapat dilamar oleh semua peserta.

 

C. Aduan/ kasus terkait peserta pada Pengumuman Pra Sanggah TMS

menjadi MS pada Pasca Sanggah.

Sudah dilaporkan dan dilakukan konsultasi serta koordinasi lebih lanjut kepada BKN Selaku PANSELNAS untuk penjelasan teknisnya. yang selanjutnya oleh PANSELNAS dijawab dengan surat Direktur Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN R.I Nomor : 3000/B-SI.01.01/SD/E.III/2025tanggal 21 Maret 2025 Perihal : Tanggapan Atas Hasil Seleksi Administrasi Pada Seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 sebagai berikut :

a) bahwa peserta yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi dapat melakukan sanggah, setiap sanggahan peserta yang masuk dilakukan verifikasi ulang;

b) langkah verifikasi ulang oleh PANSELDA merupakan bentuk penilaian objektif terhadap substansi kesalahan, guna memastikan bahwa hanya kesalahan administrasi yang tidak bersifat substansial yang dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan statusnya dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);

c) proses verifikasi ulang yang telah dilakukan oleh PANSELDA tidak hanya sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga merupakan bagian penting dari mitigasi risiko administrasi dalam pelaksanaan seleksi nasional. Upaya ini sekaligus menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik terhadap seluruh proses seleksi ASN.

V. Berdasarkan uraian di atas terhadap 53 (lima puluh tiga) aduan/laporan sanggahan yang direkomendasikan oleh Tim Inspektorat, dapat kami lapo‹kan yang memenuhi syarat untuk diusulkan pembatalan sebanyak 26 (dua puluh enam) peserta seleksi, dan sebanyak 27 (dua puluh pujuh) peserta seleksi dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai ketentuan.

VI. Mengingat terdapat perubahan status kelulusan peserta seleksi, maka PANSELDA mengeluarkan rilis media agar peserta yang lulus dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengisian DRH dan pemberkasan usul penetapan NIP PPPK agar tetap sesuai dengan jadwal penetapan NIP PPPK sehingga dapat diproses bersama dengan peserta yang lainya. (Jev londa).