Komentar
Jufriadi/Mantan Aktifis Bima 98
Kota Bima. Londa Post.- Mengawali tulisan ini. Saya selaku mantan Aktifis Mahasiswa Bima 1998 menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh rekan-rekan saya aktifis 1998 yang saya tau saat ini sedang menjadi seorang Dosen, pengusaha, praktisi Hukum, LSM, Pimpinan media, menjadi petani hingga sedang menduduki jabatan tinggi diberbagai instansi pusat dan daerah. (semoga rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat).
Dalam beberapa hari ini disaat moment pilkada Kabupaten Bima dan kota Bima ini, tertayang disejumlah pemberitaan Media masa terkait adanya visi-misi program salah satu paslon pilkada kota bima sebut saja paslon nomor 1 H.Arahman dan Feri Sofian (Manfer), yang mengangkat program keluarga Harapan (PKH) Daerah. Dari catatan Media ini, yang juga penulis ini, tujuan paslon Manfer mengangkat Program PKH Daerah, diakibatkan masih banyak warga miskin daerah ini yang belum terkafer pada PKH Nasional dan perlu mendapat perhatian inisiasi daerah dengan kewenangan otonomnya. Namun program mulia ini bukannya diterima, justru dibuli dan dinilai sulit diterima logika sejumlah pihak.
Bulian dan sejenisnya terus bergulir lagi dengan adanya statemen salah satu Kadis terkait (Dinsos Kota Bima), yang dinilai pernyataan lepas tanpa memilah apa maksud dan sasaran pemerintah pusat melahirkan BANSOS PKH ini, justru lebih pada Tanda tanda tanya." Daerah lain belum Programkan PKH Daerah karena ini kewenangan Pusat." Inilah sumbu pemicu yang makin menghebohkan pemberitaan sejumlah media daerah ini. PADA HAL saat ini Program PKH Daerah sedang sukses digencarkan sejumlah daerah lain seperti Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melakukan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus tahap dua tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
Pencairan dana PKH Plus ini dilaksanakan di dua tempat dengan waktu yang berbeda. Penyaluran pertama dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sukosewu, dengan nominal yang disalurkan sejumlah Rp 500 ribu per lansia, Senin (10/6/2024). Jumlah penerima manfaat (PM) yang hadir sebanyak 116 lansia. Selain itu, turut hadir enam Pendamping PKH Plus, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kasi Kesra) Kecamatan Sukosewu dan petugas Bank Jatim.
Sekedar info publik.Tentang PKH daerah pemprof Jawa Timur nama programnya adalah PKH plus atau PKH lansia. PKH ini murni dibiayai oleh APBD dengan total penerima manfaat 59.000 KPM pertahun.
Ada lagi namanya Jamkesratu di prov Banten. Jamkes Ratu merupkan program replikasi PKH untuk mencover keluarga yang tidak tercover dalam bantuan PKH Nasional.
Pembiayaan lokal untuk bantuan sosial seperti itu juga pernah dilakukan oleh Pemkot Bima pada masa pemerintahan Lutfi Feri dengan nama BLT BBM daerah. BLT BBM daerah ini untuk mencover masyarakat yang tidak tercover dalam bantuan BLT BBM Nasional tahun 2022 dan 2023. APBD II digunakan untuk BLT BBM ini lebih dari 5 Milyar.
Namun setelah HMR jadi PJ Walikota Bima BLT BBM daerah ini tidak dilanjutkan. Apakah ada pertimbangan tehnis atau memang HMR tidak pro terhadap program kerakyataan seperti itu saya juga tidak tahu. Tapi jika dilihat dari ketidak sukaan pendukung HMR terhadap program PKH MARI ini sepertinya beliau memang diduga tidak pro terhadap program bantaun untuk masyarakat miskin.
Untuk ini, seharusnya Kadissos Kota Bima tidak gegabah memberikan statemen media terutama ada kalimat Daerah lain di indonesis tidak ada yang memprogramkan PKH Daerah, pada hal Propinsi Jawa Timur sudah bartahun - tahun sukses membantu warga miskin dengan PKH Daerah dari dana APBD untuk mengkafer Warga miskin yang tidak terkafer pada PKH Nasional. Dan perlu digaris bawahi bahwa 3 paslon Pilkada Kota Bima adalah paslon yang punya niat baik memajukan daerah, namun jika ada Paslon yang mengangkat program pro rakyat miskin, kenapa mesti dihadang ????.(Penulis Jufriadi).