Komentar
Bima. Londa Post.- Persoalan pengelolaan keuangan negara dari Kementerian Pendidikan Pusat bagi kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten bima selalu saja muncul dugaan penyimpangan keuangan negara pada setiap menerima program dari pusat.
Tahun 2024 ini ada puluhan PKBM dari 3500 Waji belajar (wb) yang menerima kucuran anggaran kegiatan keaksaraan dasar (KD) bagi warga belaja Non formal daerah ini.
Ketua Unum DPW LSM kipang NTB Budiman,SH menilai, program keaksaraan dasar PKBM tahun ini dengan angka fantastis diduga kuat disalahgunakan oleh sejumlah PKBM dibawah komando sdr Gufrsn,SPd, yang di duga kuat saudara gufran selaku ketua forum PKBM se-kabupaten bima cukup berperan dalam menyusun skenario laporan Kegiatan fiktif dan jumlah WB fiktif.
" Hasil investigasi LSM Kipang NTB dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan program keaksaraan dasar bagi PKBM kab bima saat ini dinilai banyak kelompok dan WB fiktif. "Program keaksaraan dasar ini sangatlah keliru dan salah sasaran sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi dimasyakat, dan ini disebabkan kepengurusan forum PKBM ini tidak menjalankan program ini sesuai juklak juknis yang ada." Jelas Budiman.
Dijelaskan Budiman, ada sekitar 36 lembaga PKBM yang mendapat kucuran dana dan sebanyak 3500 WB ada banyak ditemukan wajib belajar fiktif." Pihak pengelola PKBM menyampaikan data laporan fiktif nama-nama Wb untuk mendapatkan tambahan anggaran, disamping program ini tidak berjalan dengan baik, juga angka anggaran per Wb berkisar 600 ribu rupiah dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola PKBM daerah ini.; ucap Budiman.
Tidak hanya itu kata dia, hasil temuanya dilapangan ada beberapa oknum yg terlibat dalam penarikan uang fii atau prosen sehingga lembaga yang nota bene mensukseskan pendidikan luar formal daerah ini tidak maksimal menjalankan programnya.
" Kami menduga kuat bahwa program Keaksaraan dasar bagi puluhan PKBM ini banyak yang dimanipulasi." Hampir semua lembaga PKBM penerima program ini, secara masif dan terstruktur memanipulasi program guna memperkaya diri sendiri." Ucapnya.
Atas dugaan penyimpangan keuangan negara dari program KEAKSARAAN DASAR (KD) PKBM Bima 2024 ini, kami akan segera melaporkan ke Polres Bima, Polda NtB dan Kejaksaan Tinggi Mataram." Ini tidak bisa dibiarkan dan saya pimpinan LSM KIPANG NTB esok hari kerja melayangkan surat laporan ke APH di Mataram dengan sederet temuan termasuk ketua Forum PKBM Bima memiliki 8 Lembaga PKBM diberbagai tempat hanya untuk mendapatkan dana program ini." Jelasnya.
Ketua Forum PKBM Bima Gufran, Spd dikonfirmasi membenarkan ada program dari kementerian pendidikan pusat bagi 36 lembaga PKBM, dan Program kesetaraan dasar baru dimulai 3 hari lalu tepanya 13 september 2014." Ucapnya.
Terkait ada laporan dugaan penyalahgunaan program tersebut pihaknya membantah." Semua kegiatan program pkbm ada payung aturanya, dengan itu tidak ada celah bagi masing-masing pimpinan lembaga dimaksud untuk melanggarnya termasuk data wajib belajar dan legalitas lembaga PKBM yang ada." Ucapnya.
Namun demikian kata Gufran, sebagai Ketua Forum PKBM Kabupaten Bima yang baru dipercaya baru seumur jagung ini, pihaknya akan berupaya membenahi segala kekurangan dan perlu butuh waktu untuk menyatukan presepsi seluruh lembaga PKBM dalam memajukan pendidikan masyarakat non formal di daerah ini." Ucapnya.
Ditanya dirinya menguasai 8 PKBM yang mendapatkan milyaran dana dari program ini, sosok pak Gufran yang juga Guru ASN Pada SMPN MONTA KAB BIMA INI, enggan memberi tanggapan. Yang pasti pihaknya sebelum menjadi Ketua Forum PKBM Kabupaten Bima, juga memiliki PKBM yang ia kelola sendiri.Mari kita tunggu beritanya pada Edisi lanjutan esok. (jev londa).