Komentar
Kota Bima. Londa Post- Kinerja Pemerintah kota (Pemkot) Bima dalam menyusun rencana penganggaran patut dipertanyakan. Musababnya, uang Kerjasama Peningkatan informasi publik untuk media masa sebesar Rp 800 juta rupiah diberbagai OPD terancam tak bisa dibelanjakan hingga memasuki September 2024 ini.
Pimred Londa Post Jufriadi menilai dan beranggapan sistem beranggaran pemerintah Kota Bima masih amburadul, masih buruk dan memang harus diperbaiki.
Besaran anggaran tersebut berasal dari APBD Pemkot Bima 2024 dengan sejumlah pemberitaan media masa kerjasama dengan sejumlah OPD tahun 2024, yang telah dilaksanakan mulai januari hingga agustus 2024, hingga pada jelang triwulan ke 3 September 2024 belum juga bisa dicaikan seper-senpun pada media.
Keteledoran pemkot Bima dalam merencanakan anggaran ini dinilai sebagai sinyal buruk terhadap pengelolaan keuangan daerah sejak Pj Walikota Bima H.M.Rum hingga Penjabat Walikota Bima yang baru Drs. H.Mukhtar Landa. Seharusnya kegiatan yang sudah disepakati bersama antara pihak OPD dengan Sejumlah media pada APBD awal tak harus dikorbankan
Pantauan media ini dilapangan dan terkonfirmasi pimpinan Londa post dengan Kadis DLH Kota Bima Syarief Rustaman, SOS., M.AP diruang kerjanya senin 26 agustus 2024 kemarin, anggaran kerjasama Media Londa post APBD awal kemarin sudah di geser ke Dinas Kominfo kota Bima, anggaran media 200 juta DLH dan 600 juta pada sejumlah OPD lainya sudah diarahkan pada Dinas Kominfo kota bima.
Fakta ini menunjukkan; Pemkot Bima melakukan pergeseran anggaran diluar mekanisme yang ada. Karena terjadi pergeseran anggaran keuangan antara OPD, pada hal mekanisme perubahan belum dilakukan.
Seharusnya, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan Alokasi anggaran dan OPD dapat melaksanakan anggaran sesuai dalam DPA-nya sambil menunggu APBD perubahan. Semestinya Dinas DLH Kota Bima bisa melaksanakan kegiatanya sebelum melakukan perubahan seperti: Posting anggaran Media Londa Post harusnya dibayar dari awal sesuai kinerjanya dalam pemberitaan kegiatan DLH mulai Januari-agustus 2024, sisanya dilanjutkan oleh Dinas Kominfo sampai Desember 2024.
Fakta ini sejumlah media mempertanyakan terutama Pimred Londa Post. Kenapa Pemkot Bima (Pj.Walikota Bima Drs.H.Muhtar Landa) tidak tegas dalam perencanaan yang dinilai disisi kebijakan sangat lemah termasuk ketaatan memahami regulasi dipertanyakan.
Apalagi disinyalir ada rekom titipan Pj Pemerintah di-era sebelumnya, ada sejumlah media yang diminta untuk dikafer oleh Kadis pada penambah jatah kerjasama untuk APBD Perubahan, pada hal mereka sudah terkafer puluhan bahkan ratusan juta nilai kerjasama APBD awal 2024 pada Diskominfotik. MAKA PIMRED LONDA POST BERANGGAPAN BAHWA, PERENCANAAN PEMKOT BIMA DALAM HAL ANGGARAN MEDIA TIDAK BERBASIS KEBUTUHAN ORGANISASI PEMKOT BIMA, MELAINKAN SEMATA-MATA KEPENTINGAN POLITIS SAAT INI. (Jev londa).