Komentar
Kota Bima. Londa Post.- Seperti diberitakan media LONDA POST sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm mempertanyakan kebijakan Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum (HM.Rum) menunjuk Kepala Inspektorat Kota Bima menduduki pelaksana tugas (plt) pada BKPSDM daerah ini, pasca pension Drs. Abd.Wahid selaku kepala BKPSDM 1 Mei 2024 kemarin.
Sungguh sulit dipahami publik dan tidak lazim, Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum mengambil kebijakan yang dinilai kontroversi berimbas terciptanya kegaduhan dikalangan birokrasi bawahanya di daerah ini. Sudah jatuh tertimpa tangga masih berani berselancar di atas gelombang Tsunami.
Sebelumnya Ir.H.Mohammad Rum mendapat teguran tertulis dari PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi, Surat dengan nomor 800/ O87 BKD/2024 tanggal 26 februari 2024 dinilai melanggar norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) karena mengembalikan Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan pengawas dalam jabatan semula di lingkungan Pemkot Bima.
Fakta tersebut diatas berimbas dikeluarkanya Rekom KASN agar 3 besar JPT 2023 lalu untuk 5 OPD diusulkan kembali ke BKN untuk mendapatkan persetujuan Tekhnis seterusnya ditindaklanjut Mendagri untuk ijin pelantikan. Hal ini nanti akan kembali lagi pada Pj Walikota Bima selaku PPK untuk menetapkan dan melantik salah satu dari 3 besar 5 OPD dimaksud. DISINI-PUN terjadi teka-teki silang kalangan birokrasi APAKAH nomor urut 1 dari 3 besar ke 5 OPD akan dipilih dilantik Pj Walikota Bima ??...inipun silang pendapat dan bisa saja di nomor urut 2 atau 3.
Lagi- lagi Pj Walikota Bima Ir.H.Mohammad Rum menciptakan kebijakan kontroversi baru dengan menempatkan Plt kepala BKPSDM Kota Bima adalah Kepala Inspektorat DRS.H.M.FAKHRUNRAJI,ME, yang membuat Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan,S.Adm angkat bicara karena dipandang dari analisis Penerapan Etika birokrasi pada Peran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Juga Sorotan yang datang dari mantan Pejabat di Pemkot Bima Drs.Zainudin yang menurutnya pengisian kekosongan Pimpinan OPD BKPSDM yang purna tugas, masih ada asisten, staf ahli, kepala BAPPEDA dan terutama Sekda, kalau inspektur Inspektorat pasti berdampak miris pandangan publik." Sesuai fungsinya Inspektorat sebagai pengawas di jajaran pemerintahan, tidak ada lagi pengawasan terhadap BKD Kota Bima apabila terjadi pelanggaran. Lagipula saat ini yang didengarnya, Jajaran Pemkot Bima merencanakan gelar JPT sejumlah OPD yang mengharuskan Kepala BKPSDM otomatis sebagai Sekretaris Tim Pansel JPT." Ujarnya.
Pandangan Ketua PGRI Kota Bima Suriadin,Spd,M.Si dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima Drs.Abd.Azis, juga hampir sama. Kedua pimpinan lembaga dunia pendidikan ini menilai janggal penunjukkan kepala inspektorat untuk Plt Kepala BKPSDM Kota Bima oleh Pj Walikota Bima." Sulit diterima logika umum, kalaulah Kepala Inspektorat selaku pengawas atau wasit dalam menilai derap langkah organisasi Pemerintahan (OPD) ditempatkan lagi menjadi pengendali OPD." Ucap ketua PGRI Suriadin.
Sebelumnya Kepala BKPSDM Kota Bima Drs.Abd.Wahid (ex Kepala BKPSDM 1 mei 2024) dikonfirmasi membenarkan Kepala Inspektorat ditunjuk pj walikota Bima Plt kepala BKPSDM." Yah saya ditelpon pak pj, bahwa beliau tunjuk kepala Inspektorat Plt BKPSDM, mungkin Sk-nya sudah keluar kemarin karena hari ini 1 mei 2024 sy pas tidak aktif lagi karena pension." Jelasnya.
Asisten III Setda Kota Bima Drs. M.Saleh dikonfirmasi Londa Post Via Hp 1 Mei 2024 Rabu pagi kemarin, membenarkan Kepala Inspektorat Plt Kepala BKPSDM Kota Bima." Yah..kebetulan kemarin saya sudah paraf Sk itu yang seterusnya akan diserahkan ke pak Sekda untuk ditandatangani Pj Walikota Bima." Jelas Asisten.
SEKEDAR INFO PUBLIK. Terpantau Media Londa Post hari ini 2 Mei 2024 Kamis pagi, Sk penunjukkan Plt Kepala BKPSDM Kota Bima DRS.H.M.FAKHRUNRAJI,ME belum masuk di meja Bidang mutasi BKPSDM Kota Bima. Bahkan menurut sumber yang enggan disebut namanya, Sekda Kota Bima H.Muhtar,S,H,MH belum paraf kutipan Sk Plt BKPSDM H.Fakhrunraji tersebut. " Sampai hari ini saya selaku kabid mutasi belum terima Sk plt BKPSDM kota Bima untuk dokumen arsip." Jelas Abdurrahman Kabid mutasi. (Jev Londa).