Komentar
Dok. foto pelantikan 26 ASN Pemkot Bima oleh Walikota Bima HML tanggal 25 September 2023, diantaranya 4 orang pejabat JPT. Dikembalikan (dibatalkan) lagi oleh Pj walikota Bima HM.Rum ke tempat asal tanggal 6 Nopember 2023
Kota Bima. Londa Post.- Diberitakan Media ini sebelumnya, saat ini sedang gencarnya informasi pergerakan Petinggi daerah ini (Pj Walikota Bima) melakukan komonikasi dengan pihak Kemendagri, KASN dan BKN pusat guna percepat proses ijin Mutasi dan Seleksi JPT dijajaran Pemkot Bima. Sementara disatu sisi pantauan Media Londa Post Hasil mutasi dan hasil JPT bagi 4 Pejabat eselon II yang dilantik Walikota Bima sebelumnya hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak Irjen Kemendagri atas pembatalan mutasi tersebut oleh Pj Walikota Bima H.Muh Rum.
Ahmad Mufrad,S.Sos salah seorang Pejabat hasil JPT yang memboyong jabatan eselon II hanya 2 bulan ini akibat dikembalikan oleh Pj Walikota Bima ke jabatan asal (eselon III), merasa keberatan jika Pj Walikota Bima menggelar Jpt pada posisi kursi jabatan yang dilantik dan di SK oleh Walikota Bima sebelumnya untuk dirinya (selaku staf khusus setda kota Bima." Saya menduduki jabatan eselon II pada Staf khusus ditempuh dengan cara-cara prosedur melalui jalur seleksi JPT." Ungkapnya.
Menurut dia, keberanian Pj Walikota Bima kembalikan jabatan kami yang sudah resmi dan syah dilantik oleh PPK sebelumnya adalah sikap brutal tanpa dasar hukum kuat dilakukan Pj walikota Bima." Saya dan teman lainya merasa malu dan dirugikan, sikologi kami merasa terganggu dan sepanjang sejarah hukum administrasi pemerintahan, baru pj walikota Bima ini yang berani membatalkan kedudukan pejabat ASN yang sudah dilantik syah oleh walikota devinitif." Ucapnya.
" Saya berharap agar Mendagri, KASN dan BKN menolak kehendak Pj Walikota Bima untuk melaksanakan JPT atau Mutasi ASN, sebelum kedudukan kami dipulihkan kembali sesuai SK Walikota Bima H.Muhammad Lutfi,SE, lagi pula hasil pertemuan evaluasi Irjen kemendagri dengan kami awal Maret 2024 baru lalu belum kami ketahui ending akhirnya mengembalikan posisi kami sesuai SK pelantikan PPK sebelunya." Jelas Ahmad Mufrah.
Adhi Aqwam, ST, M.Eng, M.Sc, juga keberatan digelar JPT oleh Pj Walikota Bima sebelum persoalanya dituntaskan. "Apa salah kami hingga dikembalikan jabatan semula, pada hal kami ikuti seleksi JPT sejak awal hingga akhir sesuai prosedur tanpa cacat." Jelasnya.
Menurut dia, surat Kemendagri RI tanggal 27 Oktober 2023 no.100.2.2.6/7284/Otda ditujukan pada gubernur NTB yang isinya; (1). diminta pada Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat agar melakukan pembinaan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan Walikota Bima.
(2). Terhadap jawaban Mendagri atas surat Pj Walikota Bima no.800/3018/BKPSDM/X/2023, tidak terkait dengan pengangkatan dan pelantikan para pejabat yang telah dilantik oleh Walikota Bima, sepanjang kebutuhan organisasi. " Lantas kenapa pj Walikota Bima secara brutal dan membabi buta mengembalikan jabatan kami, itulah alasan kami minta Stop JPT sebelum nasib kami dikembalikan lagi." Jelas mantan Kepala Brida ini.
Kekecewaan Pejabat ASN Pemkot Bima, tidak hanya datang dari para Ex pejabat Eselon II, juga dari Ex pejabat eselon III Zulkifli, SH yang kini sikologinya terganggu atas pengembalian jabatannya dari jabatan lama kepala Seksi Penyidikan pada Satpol PP, jabatan baru Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satpol-PP Kota Bima dan dikembalikan lagi oleh Pj Walikota Bima H.Mohammad Rum sebagai Kepala Seksi ditempat semula.
" Keinginan Pj Walikota Bima gas Full mau melaksanakan Mutasi dan JPT jajaran Pemkot Bima jelang Pilkada ini sudah bisa terbaca publik. " Saya membacanya dari sisi politis dengan dimulainya tebaran Baliho saudara Kandung Pak Pj walikota Bima ini ikut calon Pilkada, aroma politis memperkuat poros kekuatan." Jelasnya.
Namun demikian kata dia, janganlah nasib kami dihancurkan." Saya sudah jadi Kabid melalui pertimbangan dan penilaian Baperjakat, tiba-tiba dikembalikan oleh pj Walikota Bima ke kepala seksi eselon IV dengan tameng perintah undang-undang, lhoh undang-undang mana ?, apa pak pj tidak baca surat kemendagri Ri tanggal 27 oktober 2023 atau 1 bulan sebelum pj walikota membombardir Sikologi dan masa depan istri dan anak-anak kami. Jangan heran suatu waktu kami akan demo besar besaran menuntut hak kami yang terdzolimi ini. Paparnya. ( Jev Londa).
Surat Mendagri RI tanggal 27 Oktober 2023 atau 1 bulan sebelum Pengembalian semulan jabatan JPT dan Mutasi jajaran pemkot Bima oleh Pj walikota Bima senin 6 Nopember 2023. " TIDAK ADA PERINTAH PENGEMBALIAN JABATAN HASIL PELANTIKAN WALIKOTA BIMA SEBELUMNYA.
