PEMKOT BIMA GELAR MUSRENBANG PEREMPUAN TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2023

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

PEMKOT BIMA GELAR MUSRENBANG PEREMPUAN TINGKAT KOTA BIMA TAHUN 2023

Sabtu, 18 Februari 2023


Kota Bima. Londa Post. Dalam rangka mewujudkan Kota Bima yang Maju dan Sejahtera perempuan, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan untuk tahun 2023, diikuti oleh 100 peserta dari berbagai Kelurahan di Kota Bima.


Kegiatan ini dilaksanan di Gedung Seni  Budaya (GSB) Kota Bima 17 Pebruari 2023 Jumat Kemarin. Musrenbang dilaksanakan selama 1 hari, dihadiri Kepala Bappeda Kota Bima, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bima, serta Kadis DP3A Kota Bima dengan Narasumber Kepala Bappeda Kota Bima Drs. H.Fahruroji,ME dan Wakil Ketua 4 TP. PKK Kota Bima.


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima Syahruddin,SH,MM dalam laporannya mengatakan; Melalui musrenbang ini diharapkan dapat mengawal program dan kegiatan yang responsif gender. Untuk mengurangi kesenjangan gender dalam berbagai dimensi pembangunan dan membekali perempuan agar dapat menemu kenali permasalahan gender disekitarnya sebagai bahan usulan khususnya dalam tahapan Musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang).


Langkah kompromi pemilihan skala prioritas program dan anggaran melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Pada perspektif perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka proses perencanaan dan penganggaran menyertakan semua lapisan masyarakat salah satunya perempuan dan kelompok marginal seperti perempuan disabilitas.


Perempuan dapat membaca isu gender diwilayah yang kemudian dikemas dalam usulan perencanaan anggaran 2024, Usulan dituangkan dalam berita acara yang akan diusulkan dalam musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang perempuan tingkat Kota Bima. Papar Kadis Syahruddin.


Menurut dia, dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Jelasnya.


Pihaknya berharap kepada Pemerintah Kota Bima untuk mengakomodir usulan dan harapan perempuan dalam agenda usulan hasil musrenbang sekarang ini untuk tahun 2024 mendatang," dan untuk terselenggaranya kesuksesan acara ini, diharapkan Kepala Bappeda Kota Bima membuka secara Resmi Gelar Musrenbang Pertama untuk Perempuan Tingkat Kota Bima tahun 2023." Ucap Kadis DP3A mengakhiri laporanya.


Kepala Bappeda Kota Bima Drs.H.Fahruroji,M E dalam sambutanya mengatakan. Kegiatan Musrenbang ini membahas peran penting kaum perempuan dalam proses pembangunan daerah khususnya Kota Bima. Daerah dan negara ini maju sangat tergantung pada kualitas perempuan dalam hidup dan kehidupannya ditengah masyakat. Papar Kepala Bappeda.


Menurut Kepala Bappeda ini, ada 3 peran utama perempuan yang harus dipahami diantaranya;  Tanpa perempuan bumi yang kita pijak ini tidak akan indah, pembangunan tidak bernilai indah, membangun perempuan sama halnya membangun fondasi daerah ini, bahkan penentu kebijakan pembangunan tidak lepas dari peran perempuan. Ucapnya.


Lebih jauh Kata pejabat Senior Eselon II Kota Bima ini, perempuan memiliki 5 hak utama, antara lain hak dalam ketenagakerjaan, hak kesehatan, hak pendidikan, hak perkawinan dan hak keluarga, serta hak dalam kehidupan publik dan politik. Jelasnya.


Dijelaskanya pula, ditahun 2024 mendatang, ada 7 program Pemkot Bima yang didalamnya ada 3 hal untuk Perempuan;  Mengentaskan kemiskinan dan ini peran PKK dan kader posyandu. 2800 warga Kota Bima yang terpapar kemiskinan harus seluruhnya dituntaskan, berkoordinasi dengan Kelurahan, melakukan identifikasi penyebabnya. Apakah bukan anggota pkh atau tidak pernah menerima bantuan dan dicarikan solusinya kenapa mereka miskin. Ucapnya.

  

Pihaknya berharap agar Kader PKK dan Kader Posyandu dimasing- masing Kelurahan, bisa dan mampu memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis, mereka mendapatkan pendidikan gratis dan pastikan mereka memiliki rumah layak huni. Juga tugas PKK harus memastikan lingkungan sekitar Sehat, untuk dana pengelolaan Sampah sudah tersedia 15 juta rupiah dari dana Kelurahan. " Rakyat nyaman dan Sejahtera adalah harapan kita bersama." Ucap H.Fahruroji menutup paparanya. (Jev londa).